CNBC Indonesia – Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat mendukung program prioritas berbasis masyarakat desa. Keduanya sepakat akan berupaya menambah anggaran 2023 di Kemendes.
Adapun hal ini karena anggaran Rp 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di Indonesia.
“Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI,” papar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (1/6/2022).
Dalam rapat kerja tersebut, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjabarkan beberapa rencana program kerja Kemendes PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ada sebanyak delapan rencana program kerja Kemendes PDTT tahun anggaran 2023. Pertama, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa.
Program kedua adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesehatan warga desa. Adapun yang ketiga terkait upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa.
sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220531132902-4-343223/dpr-kemendes-perjuangkan-program-prioritas-masyarakat-desa
